Pembaruan Agraria dan Konflik Perkebunan Sawit

Oleh: Sukardi Bendang *

Sejarah panjang perkebunan di Sumatera Barat identik dengan konflik pertanahan antara pihak perusahaan perkebunan dengan masyarakat di sekitar perkebunan. Di zaman penjajahan Belanda sengketa dan perampasan tanah untuk perkebunan sawit terjadi antara masyarakat Kampung Pinang Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang dipimpin oleh seorang penghulu adat Dt. Bagindo dari suku Sikumbang. Sengketa ini berujung dengan penangkapan dan pembuangan Dt. Bagindo ke Cilacap hingga akhir hayatnya. Hal yang sama juga terjadi di Kampung Rambah dan Kampung Aur Serumpun (masih di Kinali yang) dipimpin Dt. Jando Lela yang juga dirampas Belanda untuk perkebunan sawit dan penghulunya disiksa.

Konflik pertanahan ini juga tergambar dalam surat perjanjian pencabutan pancang merah (pencabutan hak penguasaan tanah perkebunan Belanda) antara Syeh Muhamad Daud, Panglima Perang Tuanku Imam Bonjol di Pasaman pada tahun 1930 dengan perusahaan perkebunan sawit Belanda.

Perampasan tanah terus berlanjut pada zaman kemerdekaan, pengambilan lahan masyarakat secara paksa dengan dalih tanah konsesi (pada bekas tanah Hak Erfpacht) guna dijadikan perkebunan sawit. Bahkan pemaksaan pengambilan lahan dengan alasan konsesi sama kejamnya dengan Belanda bahkan tanah yang pada zaman Belanda tidak pernah di jadikan perkebunan oleh Belanda (konflik pertanahan bekas Hak Erfpacht, Kinali Kab. Pasaman Barat).

Penyebab Konflik

1. Alih fungsi lahan dan sempitnya lahan pertanian

Dengan alasan pembangunan dan kesejahteraan pemerintah mengalih fungsikan sawah, ladang dan kebun masyarakat yang jumlahnya ribuan hektar demi pembangunan perkebunan kelapa sawit. Di samping mekanisme penyerahan tanah ulayat yang tidak adil, beralih fungsinya tanah-tanah pertanian produktif berujung pada kesenjangan ekonomi yang semakin memicu terjadinya konflik.

Di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat saja, pada kurun waktu 990 – 2007  terjadi alih fungsi sawah produktif menjadi perkebunan sawit perusahaan perkebunan seluas 12.328 Ha (BPS 2007). Belum termasuk luas ladang, kebun dan kolam ikan yang jumlahnya ribuan hektar, dari data tahun 1997 untuk setingkat kampung kecil saja yang berpenduduk 31 KK di Kampung Silambau Kenagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdapat 31 Ha ladang dan kebun yang sedang produktif milik masyarakat yang di alih fungsikan secara paksa. Sementara di Kampung Air Maruok masih Kenagarian Kinali terdapat 70 Ha kolam ikan yang di bobol secara paksa dengan kawalan tentara pada tanggal 3 Oktober 1997 (Harian Singgalang, 4/10/1997). Berbagai bentuk protes disampaikan masyarakat namun tidak di gubris pemerintah bahkan berujung di penjara bagi masyarakat yang mencoba menentang (wawancara dengan masyarakat Silambau,Kinali).

Perampasan tanah dan penyerahan tanah ulayat untuk perusahaan perkebunan tanpa tersisa lagi tanah pertanian yang memadai bagi masyarakat selalu di iringi iming-imingi pembagian plasma bagi masyarakat. Namun dalam kenyataannya belum tentu setiap Kepala Keluarga dalam sebuah kampung yang di ambil tanahnya mendapatkan plasma secara adil. Sementara anggota DPRD dan Tentara dengan mudah mendapatkan plasma, misalnya jatah plasma bagi DPRD Pasaman dan Kodim Pasaman seluas 200 Ha di Air Maruok Kinali pada tahun 1997 (Taufik Marta, Singgalang 4/10/1997).

Contoh kasus pembagian plasma yang tidak adil terjadi di Jorong Sikerbau Kenagarian Parit Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 12 Desember 1993 ninik mamak pemangku adat pemilik dan penguasa tanah ulayat dalam desa Sikabau Nagari Parit Kecamatan sungai Baremas, Kabupaten Pasaman Barat membuat surat penyerahan tanah untuk perkebunan kelapa sawit PT. Bakri Pasaman Plantation yang terdiri dari kebun inti dan plasma bagi Kelompok Tani Gunung Intan Sikabau. SK BPN Pasaman nomor : 402/1645/BPN-1994 tentang plasma Sikerbau dan  SK Bupati Pasaman No. 188/45/37/BUPPAS/1998 tentang penerima plasma bagi masyarakat Sikabau sebanyak 250 KK seluas 500 Ha terealisasi hingga saat ini hanya 300 Ha, itu pun separuh diantaranya di kuasai oleh masyarakat dari luar Sikabau. Sementara di luar 250 KK diatas masih ada 150 KK lagi yang tertinggal dan belum dapat plasma sesuai kesepakatan tanggal 25 Desember 1997 antara masyarakat Sikabau dengan Bupati Pasaman.

Pembagian plasma secara adil pun dalam jangka panjang tetap akan mengundang konflik dan kesenjangan sosial. Masing-masing Kepala Keluarga (KK) mendapatkan dua hektar, sementara tanah pertanian dan hutan cadangan telah habis diserahkan untuk perkebunan sawit. Anggota keluarga yang awalnya berjumlah minimal 4 orang beberapa tahun kemudian akan berkembang menjadi pecahan KK baru. Pecahan KK baru ini akan kesulitan mendapat lapangan pekerjaan, perkebunan sawit hanya menggunakan tenaga kerja yang banyak pada awal-awal pembukaan lahan dan penanaman, ketika sawit mulai berbuah perusahaan perkebunanan akan mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Perkebunan kelapa sawit hanya mensejahteraan para pemilik modal.

Di sisi lain menimbulkan masalah ekonomi dan kesenjangan sosial terutama bagi masyarakat adat dan petani, terutama di sentra perkebunan sawit Sumatera Barat seperti Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Agam. Perkebunan kelapa sawit tidak serta merta mengangkat perekonomian penduduk sekitarnya, lihat saja Kabupaten Pasaman Barat sebagai sebagai sentra perkebunan menempati urutan ke tiga termiskin di Sumbar, disamping Kabupaten Pasisir Selatan yang juga berbasis pekebunan menempati urutan pertama (data penerima raskin Sumbar 2011).

2. Perjanjian penyerahan tanah ulayat yang tidak adil

Mekanisme pengambilan tanah ulayat bagi perkebunan di Sumatera Barat dilakukan melalui perjanjian penyerahan tanah ulayat kepada perusahaan perkebunan dan pemerintah dengan menempatkan pimpinan adat atau ninik mamak sebagai pemilik dan penguasa hak ulayat. Penyerahan tanah hak ulayat dilakukan oleh pimpinan adat, tanpa melibatkan multipihak dalam komunitas lokal dan kekerabatan dalam pembuatan keputusan. Penelitian di Kinali Pasaman Barat menunjukan bahwa uang bagi hasil antara perusahaan dengan ninik mamak pun kadang tidak dinikmati oleh anggota kaum.

Anggota Kaum tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang adanya uang adat dan tidak menerima pembagian uang adat. Ada anggota kaum dan penduduk nagari yang merasa tidak menyerahkan tanah ulayat kepada pemerintah/perusahaan dan tidak setuju dengan penggunaan tanah ulayat oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Menjadi percuma advokasi dan perjuangan pengakuan terhadap hak ulayat adat jika para elit pemilik ulayat dan nagari tidak mampu berbuat adil bagi komunitasnya.

Penyelesaian Konflik

Usulan berbagai pihak tentang perlunya pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA), Pengadilan Agraria, ataupun  menghidupkan kembali pengadilan land reform dengan menambah kewenangannya tidak mendapat tanggapan yang serius dari pemerintah.

Pemerintah memilih strategi memperkuat peran dan posisi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan membentuk kedeputian yang secara khusus untuk mengkaji dan menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan melalui Perpres No 10/2006 tentang BPN dan meluncurkan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang berniat meredistribusi tanah. Sampai saat ini program setengah hati pemerintah ini belum terealisasikan dengan baik.

Berbagai peraturan telah dikeluarkan BPN untuk mendukung penyelesaian konflik agraria, seperti SK. BPN No 34 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penangan dan penyelesaian masalah pertanahan, dan pedoman penyelesain konflik agraria melalui SK.BPN  No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. BPN menjadi satu-satunya lembaga terdepan untuk menyelesaikan sengketa agraria dengan mengedepan proses-proses mediasi. Namun perlu dipertanyakan sejauh mana kemampuan BPN menjadi mediator tanpa ada keberpihakan. Idealnya lembaga mediator terdiri dari unsur pemerintah, organisasi petani dan lembaga lainnya. Baru-baru ini pemerintah juga akan membentuk Satgas penyelesaian konflik agraria, belum jelas apakah satgas ini di bentuk sebagai gambaran kebingungan pemerintah dalam hal penyelesaian konflik agraria.

Dalam rangka penyelesaian konflik agraria di butuhkan Badan Otoritas Sengketa Agraria, yang memiliki kewenangan tidak hanya sekedar penyelesaian sengketa/konflik agraria tapi juga memiliki kewenangan melaksanakan reforma agraria, memiliki konsep pembagunan petani dan pertanian. Penataan kembali struktur agraria yang timpang, pendistribusian tanah kepada petani tak bertanah dan rakyat miskin lainnya melalui program pembaruan agraria sejati.

Harus ada alokasi yang jelas bagi tanah petanian dan tanaman pangan milik rakyat. Investasi perkebunan tidak boleh mengalihfungsikan dan di atas tanah cadangan bagi pertanian rakyat. Strategi penyelesaian konflik perkebunan tidak hanya sebatas persoalan tanah siapa diambil siapa. Harus mencakup segala aspek terutama rasa keadilan dan kesenjangan sosial yang terjadi, sehingga bisa meminimalisir konflik di masa datang. Konflik agraria adalah konflik struktural yang timbul karena kebijakan yang salah arah dari pemerintah. Butuh kemauan politik pemerintah untuk menyelesaikannya, mungkin pemerintah perlu berkaca pada perjanjian pancang merah tahun 1930 di Pasaman yang dibuat atas kemauan politik penguasa waktu itu.

 

*Penulis adalah Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat

 


Artikel terkait:

Leave a comment