69 Tahun Merdeka, Indonesia Belum Berdaulat Pangan

JAKARTA. 69 tahun Indonesia merdeka, namun rakyatnya masih belum berdaulat pangan, sementara pemerintahnya bergantung pada impor pangan. Peningkatan impor pangan empat kali lipat dalam kurunwaktu 10 tahun, sebanyak US$ 3,34 miliar menjadi US$ 14,9 miliar tahun lalu. Penyusutan luas lahan pertanian sebanyak lima juta hektare lebih, atau menurun 16,32 % dari 2003, selama 10 tahun. Jumlah petani juga menyusut 500.000 rumah tangga dalam kurun 10 tahun, saat ini hanya terdapat 26,14 juta keluarga tani dari tahun 2003 yang berjumlah 31,17 juta keluarga tani. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih di Jakarta pagi ini (17/08).

“Kemerdekaan berarti seluruh bangsa Indonesia harus merasakan keadilan sosial, sesuai dengan sila kelima Pancasila. Bagi kami petani, kemerdekaaan itu berarti memiliki lahan minimal dua hektare, berdaulat benih, dan memiliki jaminan harga panen yang baik,” kata Henry.

Henry juga menyampaikan di 69 tahun usianya, masayarakat Indonesia masih banyak yang terhimpit kemiskinan dan kebanyakan dari mereka berada di daerah pedesaan yang mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani.

“Data BPS per Maret 2014 menunjukkan tingkat kemiskinan pedesaan sekitar 17 juta jiwa atau hampir 50% dari jumlah petani yang ada di Indonesia, 31,70 juta jiwa. Indeks Kebahagiaan (IK) masyarakat kota juga lebih tinggi daripada di desa, yakni 65,92 dan 64,32, tuturnya.

Henry menegaskan, muara dan dampak dari problem tersebut adalah kemiskinan agraria pedesaan, realita kemiskinan pedesaan selalu di depan daripada kemiskinan perkotaan. Ini berarti kemuliaan rumah tangga desa penghasil pangan tidak diimbangi dengan kemuliaan ekonomi pertanian. Oleh karena itu menurut Henry untuk mengubah keadaaan ini, presiden terpilih harus bergerak cepat, belajar, dan tidak mengulangi kesalahan pemerintahan terdahulu yang menyebabkan pertanian Indonesia semakin terpuruk.

“Semoga di perayaan tujuh dasawarsa kemerdekaan Indonesia tahun depan, presiden terpilih sudah menjalankan kebijakan-kebijakan pertanian yang bisa mewujudkan kedaulatan pangan melalui pembaruan agraria yang dijanjikan dalam kampanyenya,” tambah Henry.

Kontak Selanjutnya:

Henry Saragih – Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, 0811 655 668