JAKARTA. Apabila prasyarat-prasyarat dari kedaulatan pangan terpenuhi, Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat pangan. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih (SPI) dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Kedaulatan Pangan di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK, Mungkinkah ?” yang diadakan oleh Petani Nasdem, di kantor pusat DPP Nasdem, di Jakarta (25/09).
Henry memaparkan, ketujuh prasyarat kedaulatan pangan adalah dilaksanakannya pembaruan agraria sejati, adanya hak akses rakyat terhadap pangan, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan, pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi, pelarangan penggunaan pangan sebagai senjata, dan pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.
“Selain ketujuh syarat tersebut, praktek untuk membangun kedaulatan pangan harus dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar seperti pelaksanaan land reform sehingga alat produksi (tanah dan air) dikelola oleh rakyat, memaksimalkan penggunaan benih lokal dan membangun bank benih rakyat, secara berangsur meninggalkan model produksi yang masih menggunakan pola pikir revolusi hijau dan beralih ke pertanian agroekologi, tidak monokultur, target distribusi hasil pertaniannya di pasar lokal dan nasional, tidak menggunakan transportasi yang terlalu jauh untuk meminimalkan emisi karbon, orientasi pasarnya untuk kebutuhan sendiri atau domestik, melakukan proteksi terhadap petani, hingga membangun koperasi, UKM, dan industri kecil pengolahan bahan mentah di pedesaan,” papar Henry.
Oleh karena itu Henry menambahkan kuncinya ada di “political will” presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK untuk membuat Indonesia berdaulat pangan melalui program-program pemerintahannya.
“Kami SPI siap mengawal dan mendukung Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat pangan,” katanya.
Hal senada diungkapkan oleh wakil presiden terpilih H. Muh. Jusuf Kalla saat membuka acara diskusi ini. Ia menyampaikan masalah pangan akan menjadi salah satu prioritas pemerintahannya bersama presiden terpilih Joko Widodo. Kalla menargetkan, Indonesia bisa mewujudkan kedaulatan pangan dalam satu tahun setelah pemerintahan berjalan.
“Ini akan kita lakukan, dalam setahun kita mampu swasembada pangan,” tutur pria 72 tahun ini.
Dalam kesempatan itu JK juga menyampaikan, mulai 20 Oktober, setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, insinyur-insinyur yang berada di Kementerian Pertanian itu akan lebih banyak ditugaskan untuk keluar ke lapangan untuk riset, langsung mengurus sawah dan kebun.
“Kantor Kementerian Pertanian Indonesia merupakan terbesar di dunia, bahkan mengalahkan Amerika Serikat, tapi selama ini kita cuma bertani dalam bentuk birokrasi saja, impor jalan terus,” celetuknya.
Sementara itu, Syaiful Bahri dari Ketua DPP Petani Nasdem menyampaikan, diskui kedaulatan pangan ini juga dilaksanakan untuk memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada tanggal 24 September setiap tahunnya.
“Hasil dan rekomendasi dari diskusi ini akan kami sampaikan kepada Pak Jokowi dan Pak JK sebagai salah sumbangsih untuk menegakkan kedaulatan pangan di Indonesia,” ungkapnya.
Selain Henry Saragih, diskusi ini juga menghadirkan beberapa narasumber lainnya yakni Hermanu Triwidodo, Noer Fauzi Rachman, dan Dianto Bachriadi.
SPI
Tawaran La Via Campesina keluar dari krisis susu