WEF Asia Timur 2015: Menangkan Swasta, Pemerintah Jangan Lupakan Petani

JAKARTA. Selama tiga hari (19-21 April) Indonesia menjadi tuan rumah Forum Ekonomi Dunia untuk Asia Timur (World Economic Forum for East Asia) di Jakarta. Tidak kurang dari 700 pengusaha dari 41 negara asing akan menghadiri forum tersebut. Para CEO pimpinan perusahaan pertanian yang memastikan hadir antara lainnya Cargill, DuPont, Monsanto, Nestlé, Syngenta, dan lainnya.

Menurut Ketua Umum SPI Henry Saragih, pemerintahan Jokowi-JK seharusnya membatasi investasi swasta di bidang pertanian.

“Presiden bilang ’silahkan datang dan berinvestasi di Indonesia, dan kalau ada apa-apa silahkan telepon saya’, apakah hal ini berlaku sama bagi jika petani mengalami konflik lahan, air dan benih? Apakah petani bisa langsung telpon presiden kalau tanah mereka dirampas perusahaan?” tegas Henry di Jakarta siang ini (21/04).

Henry melanjutkan, jika ingin bersama memajukan Asia, pemerintah harus mengedepankan kerjasama publik ke publik, bukan malah kerjasama dengan perusahaan swasta.

“Swasta tidak bisa mengambil alih peran negara, seperti redistribusi sumber daya agraria, keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional, karena alamiahnya mereka mencari laba,” lanjut Henry.

Indonesia memang menjanjikan pasar yang sangat menjanjikan bagi perusahaan transnasional seperti  Cargill, Syngenta, hingga Monsanto.

“Inilah mengapa mereka sangat berhasrat berinvestasi di sini. Cargill contohnya, mereka sudah siap investasi US$ 1 milyar khusus untuk Kakao,” kata Henry.

Sementara itu, dana perbaikan untuk pupuk, irigasi dan benih untuk tahun 2015 “hanya” berkisar sebesar Rp 15 trilyun—atau US$1,2 milyar.

“Bagaimana kita bisa berdaulat pangan jika investasi dari APBN hampir sama dengan investasi perusahaan untuk kakao?” tanya Henry.

Ini menggarisbawahi kekalahan negara dari swasta di pertanian.

“Fakta yang terjadi, perusahaan transnasional ini sama sekali tidak memberikan dampak apa-apa selain keuntungan bagi mereka disini. Krisis pangan berkepanjangan, petani yang diusir dari lahannya, hingga hilangnya benih lokal,” kata Henry lagi.

Henry menambahkan, kedaulatan di bawah Nawa Cita harusnya mengutamakan masyarakat kecil, bukan malah pihak swasta.

“Kami petani SPI memperingatkan presiden agar setia pada Nawa Cita tersebut, dan tidak lupa untuk memenangkan petani di atas swasta,” tambah Henry. *****

Kontak lebih lanjut:

Henry Saragih – Ketua Umum SPI – 0811 655 668