SPI Sumut: Konflik Tanah Sari Rejo Akibat Tidak Dilaksanakannya Reforma Agraria

MEDAN. Dalam kampanye pemilihan presiden 2014, Jokowi-JK dengan tegas mengatakan akan melakukan redistribusi 9 juta hektar lahan kepada rakyat serta menyelesaikan konflik-konflik agraria yang kemudian dituangkan dalam Nawacita. Namun hingga menjelang dua tahun pemerintahan hal ini belum juga terwujud. Justru ledakan konflik agraria masih terus terjadi di berbagai daerah, tanpa ada langkah-langkah yang berarti. Senin, (14/08/2016) ledakan […]

Reforma Agraria Jawaban Penyelesaian Konflik Agraria di Taman Nasional Tesso Nilo

JAKARTA. Pada 10 dan 11 Agustus 2016 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), United Nations Development Programme (UNDP) dan Kedutaan Besar Norwegia menyelenggarakan Konsultasi Nasional Krisis Tenurial Taman Nasional Tesso Nilo Riau. Kegiatan ini dihadiri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,Kantor Staf Presiden, pemerintah daerah (provinsidan kabupaten), perusahaan perkebunan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perwakilan masyarakat dan lembaga adat yang berada di wilayah taman […]

SPI Katingan Kembali Aksi, Tuntut Penyelesaian Konflik Lahan

KATINGAN. Ratusan petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, kembali melakukan aksi menuntut penyelesaian konflik lahan di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Desa Buntut Bali, Kecamatan Pulau Malan. Aksi ini dipusatkan di halaman Kantor DPRD Katingan, Senin (08/08).

NTP Juli 2016 Turun, Masyarakat Perdesaan Makin Miskin

JAKARTA. Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Juli 2016 kembali turun. Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Agustus 2016, menyampaikan NTP Juli 2016 turun hingga angka 101,39. Ini artinya NTP terus mengalami penurunan sejak November 2015 (102,95). “Ini sangat mengkhawatirkan mengingat penurunan sudah berlangsung selama delapan bulan,” kata Henry Saragih, Ketua Umum SPI di Jakarta, […]

SPI Jawa Tengah: Perda Perlindungan Petani Mendesak

PATI. Pemerintah daerah harus segera membuat peraturan daerah (Perda), turunan dari Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jawa Tengah Edi Sutrisno di Pati (28/07).

SPI Tuban Selenggarakan Pelatihan Agroekologi Untuk Pemuda Tani

TUBAN. Badan Pelaksana Cabang (BPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Tuban menyelenggarakan pelatihan agroekologi untuk pemuda tani di saung BPC SPI Tuban (17/07). Peserta pelatihan sebanyak 12 orang adalah perwakilan dari 10 Desa di lima kecamatan di Kabupaten Tuban, Kecamatan Senori, Kerek, Merakurak, dan Kecamatan Montong. Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jawa Timur Nurhadi […]

Profil Kemiskinan di Indonesia 2016: Dalam Angka Berkurang, Namun di Desa Makin Dalam dan Parah

JAKARTA. Berita Resmi Statistik tentang Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2016 diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 18 Juli 2016 kemarin. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin—penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan—pada Maret 2016 di Indonesia mencapai 28,01 juta jiwa atau sebesar 10,86 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan […]

18 Tahun SPI: Perayaan di Medan, Lampung, dan Batang

MEDAN. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Serikat Petani Indonesia (SPI) 8 Juli 2016 tahun ini berdekatan momennya dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1437 H. Oleh karena itu beberapa Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI di berbagai provinsi di Indonesia memperingatinya sekaligus dengan momen silaturahhmi dan halal bi halal Idul Fitri 1347 H. Dari Medan, […]

18 Tahun SPI, Terus Bekerja Sesuai Mandat Petani

JAMBI. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Jambi menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) SPI ke-18 di Pusdiklat SPI Jambi, di Jambi (09/07). Dalam acara ini Wakil Ketua Majelis Nasional Petani (MNP) Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI J. J. Polong, menyampaikan pentingnya terus membangun dan mengembangkan organisasi SPI yang telah terbukti setidaknya 18 tahun bekerja […]

18 Tahun SPI, Bangun dan Perkuat Koperasi Tani

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) tahun ini memasuki usianya yang ke-18. Tepat 18 tahun lalu, 8 Juli 1998 SPI didirikan oleh pejuang tani di Desa Lobu Roppa, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kini SPI menjelma menjadi organisasi massa petani terbesar di Indonesia. Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, sebagai organisasi tani yang dibangun dari perjuangan kaum […]

Safari Ramadan DPP SPI di Banten, Bogor, dan Cirebon

SERANG. Menyambut Ramadan 1437 H, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia menggelar safari Ramadan ke berbagai wilayah di Indonesia. Dari Serang, Banten, safari Ramadan DPP SPI dihadiri oleh Sekretaris Umum (Sekum) Badan Pelaksana Pusat (BPP) SPI Agus Ruli Ardiansyah. Selain diskusi dan membahas permasalahan yang sedang dihadapi petani di Banten, safari Ramadan kali ini […]

Impor Sapi, Jokowi Jangan Ikuti Kesalahan SBY

SURABAYA. Menyikapi fenomena tingginya impor daging menjelang lebaran sekaligus safari Ramadan, Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar diskusi bertemakan ‘Mafia Pangan di Dapur Bunda’ di Surabaya, Jawa Timur (25/06). Dalam diskusi tersebut, Ketua Umum SPI Henry Saragih menyayangkan langkah pemerintah Indonesia yang lebih memilih jalan impor sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Menurutnya, langkah impor […]

Catatan Kritis: Impor Daging Sapi Untuk Siapa?

JAKARTA. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) mengadakan kelompok diskusi terarah (FGD) di sekretariatnya di bilangan Mampang Prapatan XIV, Jakarta Selatan (25/06). FGD ini bertajuk “Kebijakan Peternakan (Daging Sapi) Nasional : Kedaulatan Pangan VS Impor”. Dalam  FGD ini Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, kegagalan kebijakan daging peternakan sekarang bermula dari pemerintah sebelumnya, […]

Pernyataan Sikap Menolak RUU Perkelapasawitan

JAKARTA. Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati RUU Perkelapasawitan menjadi salah satu prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016. Alasan utama lahirnya RUU ini adalah untuk melindungi dan menghindari intervensi asing di sektor kelapa sawit. Kami memandang bahwa rencana RUU Perkelapasawitan pada dasarnya tidak bersifat mendesak karena sudah begitu banyak UU dan peraturan turunan […]