JAKARTA. Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman pangan selama tahun 2018 mengalami kenaikan signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2018, NTP tanaman pangan berada di 107,23. Sebaliknya, NTP perkebunan rakyat terus melorot hingga mencapai titik 94,48 di Desember 2018.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) menyampaikan, berdasarkan NTP ini berarti kesejahteraan petani tanaman pangan meningkat, dan akan terus meningkat ke depannya.
“Kita berharap akan bisa ditemukan suatu titik keseimbangan harga yang terbaik, dimana terjadi peningkatan terus NTP petani dan pada saat yang sama barang-barang yang sampai di konsumen dengan harga yang lebih layak, sehat, aman dan terjaganya ekologi, serta keselamatan alam kita,” katanya.
“Agar petani semakin sejahtera dan rakyat mendapatkan pangan yang sehat, sehingga ekonomi Indonesia maju dan semakin stabil,” sambung Henry di Medan siang ini (03/01).
Di sisi lain, melorotnya NTP perkebunan rakyat — kecuali perkebunan kopi yang masih baik — lebih disebabkan karena pemerintahan sebelumnya tidak menelurkan kebijakan komprehensif dan solutif.
NTP 2018
“Produksi tidak dikontrol oleh pemerintah sebelumnya, tidak ada regulasi berapa luas kebun, perkebunan besar dibiarkan menanam sawit seluas yang mereka mampu, demikian juga rakyat, sedangkan mata rantai perdagangan dan pengolahannya hanya dikuasai oleh korporasi besar. Ketika sekarang ada pembatasan dari pihak importir, misal sawit dibatasi impornya oleh eropa maka harga sawit menjadi anjlok” papar Henry.
Henry melanjutkan, SPI dalam hal ini mendukung dan mendorong kebijakan Presiden Joko Widodo untuk melakukan moratorium sawit, hilirisasi sawit dan karet.
“Juga upaya mengkonversi sebagian tanaman perkebunan sawit dan karet tersebut untuk menjadi tanaman pangan, hortikultura dan areal penggembalaan yang terintegrasi seperti yang disampaikan presiden beberapa minggu lalu,” ungkapnya.
Henry menambahkan, SPI juga meminta Presiden Jokowi agar mata rantai perdagangan dan industri dasarnya dikelola oleh rakyat melalui koperasi-koperasi petani. Hal itu telah terbukti pengelolaan perkebunan kopi yang mayoritas dikelola petani dan koperasi petani, sedangkan korporasi baik BUMN dan swasta pada industri lanjutannya.
“Misalnya pabrik kelapa sawit ukuran mini bisa menjadi solusi dan pengelolaan perkebunan diserahkan kepada petani dan menerapkan prinsip-prinsip pertanian ekologis, ini menyangkut nasib 12 jutaan petani perkebunan,” tutupnya.
Kontak selanjutnya:
Henry Saragih – Ketua Umum SPI – 0811 655 668
SPI
SPI Sumbar Tolak Pembukaan Tambang Biji Besi di Pasaman 
Kunjungan reporter khusus PBB ke DPP SPI 
SPI Sumatera Barat lakukan aksi tolak food estate 
Indonesia Harus Punya UU Hak Asasi Petani
Logikanya kalau sawit banyak maka harganya pasti berkurang, kalau beras yang banyak maka harganyapun bekurang. Intinya barang murahan itu jumlahnya banyak, dan barang yang mahal jumlahnya sedikit. Dan sebenarnya kitalah, masyarakat petani yang membuat keadaan itu bisa terjadi. Apa kita mau swasembada beras atau swasembada sawit. Mau pengen beras murah atau pengen sawit murah. Sumua ada di tangan kita. Jangan terpaku dg kerja pemerintah walaupun memang pemerintah memegang kunci untuk hal ini. Tapi kalo beras murah tapi hasil dari impor, sama aja bohong. Jual sawit untuk beli beras. Intinya semua harus seimbang. Jangan ada yang di istimewakan, Jangan ada yang di kucilkan. Mudah mudahan di tahun ini makin banyak petani yang sadar tentang kaseimbangan yang saya maksud. Intinya percumah jual sawit untuk beli beras. Nggak ada nilai plus. Yang bagus itu, jual sawit untuk jalan jalan, masak beras dari hasil panenan, anak sekolah dari hasil getah, naik haji jual kopi, dan jual sapi kalo mau nikah lagi.