Deklarasi Nagari Organik di Situjua Gadang, Sumatera Barat

Pupuk kimia dan pestisida yang puluhan tahun lalu begitu didengung-dengungkan sebagai langkah bagus dunia pertanian, kini justru terbukti membuat areal pertanian rusak. Hal tersebut dikatakan Anggota Majelis Nasional Petani (MNP) Serikat Petani Indonesia (SPI), Sago Indra ketika mendeklarasikan Nagari Organik di Situjua Gadang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (20/4).

Continue reading...

Indonesia harus melakukan pembaruan agraria untuk meningkatkan kesejahteraan petani

Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum mempunyai keinginan untuk melakukan pembaruan agraria untuk kemakmuran rakyat. Hal ini yang membuat Indonesia terjerumus kedalam krisis pangan dan bencana kelaparan. Hal itu ditegaskan Ketua DPP Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih setelah mengukuhkan pengurus baru DPW SPI Jambi di Jambi, Rabu (9/4).

Continue reading...

Kriminalisasi terhadap perjuangan petani di Ujung Kulon terus terjadi

Dua petani Ujung Kulon ditangkap dengan tuduhan perambahan hutan dan pengerusakan wilayah Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Penangkapan dilakukan pada hari sabtu (5/4) pada pukul 01.00 dinihari lalu. Petani yang ditangkap masing-masing adalah Suhendi (37) warga Legon Pakis dan Walma (32) warga Tanjung Lame, Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang.

Continue reading...

Pernyataan Sikap SPI Wilayah Banten Terhadap Penangkapan Petani Ujung kulon

Kelahiran Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, adalah manifestasi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dan merupakan cerminan dari adanya upaya dari pendiri negara (founding fathers) Republik Indonesia saat itu untuk menata kembali ketimpangan struktur agraria yang lebih adil sebagai akibat dari sistem corak produksi kolonialisme dan feodalisme. Oleh karena itu bagi rakyat, […]

Continue reading...

Pemerintah Didikte Perusahaan Asing

Carut marutnya kebijakan pemerintah atas penguasaan kekayaan alam menjadi semakin kusut dengan munculnya PP No.2 Tahun 2008 yang mengijinkan penggunaan hutan lindung untuk usaha pertambangan. Penegasian antara satu regulasi dengan regulasi lainnya telah semakin memperjelas ketumpang tindihan kebijakan pemerintah. Parahnya, di dalam ketumpang tindihan tersebut, ekonomi rakyat semakin terpinggirkan akibat absennya kebijakan pemerintah yang menegaskan […]

Continue reading...

Pernyataan Sikap Gerak Lawan Atas Putusan Judicial Review UU Penanaman Modal

Salam Demokrasi Selasa, 25 Maret lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah membacakan putusan atas permohonan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, dari keseluruhan gugatan, hanya Pasal 22 (tentang insentif hak penguasaan tanah/ HGU, HGB dan Hak Pakai) yang dianulir. Selebihnya, Majelis Hakim menganggap tetap konstitusional.

Continue reading...

Hanya mengabulkan sebagian dari gugatan Judicial Review, MK mengecewakan rakyat

Mahkamah Konstitusi RI mengetok palu untuk Judicial Review Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM), atau UU No. 25 Tahun 2007 pada Selasa (25/3). Keputusan yang diambil adalah mengabulkan sebagian dari gugatan rakyat yang tergabung dalam Gerak Lawan.

Continue reading...

Demplot pertanian organik SPI di Desa Doulu

Demplot pertanian organik Doulu merupakan cabang-cabang pengembangan Pusdiklat Lobu Ropa. Dengan luas lahan sekitar 2 hektar demplot ini difokuskan untuk mengembangkan sayuran dan buah-buahan dataran tinggi.Letak persisi demplot ini ada di Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara.

Continue reading...

SPI basis Damak Maliho demo DPRD Sumut

Ratusan massa SPI Basis Damak Maliho Kabupaten Deli, Serdang Sumatera Utara bersama dengan Gerakan Solidaritas Peduli Petani Sumatera Utara, melakukan aksi massa ke gedung DPRD Sumut dan Kanwil BPN Sumut (4/3). Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak dikembalikannya tanah milik petani Damak Maliho yang dirampas PTPN IV kebun Adolina Bah Jambi semenjak tahun 70-an.

Continue reading...

Proyek UU pertanahan ditengah janji manis PPAN

Desakan besar untuk pelaksanaan pembaruan agraria sebenarnya telah ditanggapi secara langsung oleh Presiden yang dinyatakan dalam pidato awal tahun 2007 silam dengan janji Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Hal ini kemudian dikuatkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagai wakil dari pemerintah menjanjikan untuk memastikan kemurnian UUPA 1960. Bagi ormas tani program itu artinya menjalankan UUPA […]

Continue reading...

Liberalisasi pasar pertanian mengakibatkan krisis harga pangan

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah mengeluarkan peringatan mengenai krisis pangan dunia pada akhir Desember 2007. Krisis pangan yang berupa peningkatan harga dunia membawa ancaman kepada negara dunia ketiga yang tidak memiliki kekuatan ekonomi seperti negara-negara maju. Laporan FAO tersebut terbukti, diawal 2008 harga pangan di sebagian besar negara dunia ketiga mengalami kenaikan yang […]

Continue reading...

Kedaulatan Pangan, Jalan Keluar Krisis Pangan Indonesia

Krisis pangan adalah masalah klasik bangsa ini, sebuah ironi bagi negara agraris yang tanahnya subur dan gemah ripah loh jinawi. Krisis pangan saat ini terjadi dimana kebutuhan pangan Indonesia telah tergantung kepada impor, dan harganya naik tak terkendali. Namun harus diperhatikan, bahwa krisis pangan yang terjadi di Indonesia bukanlah sebab yang akan berdampak pada hal […]

Continue reading...

Petani Damak Maliho, Deli Serdang diusir paksa dari lahan garapannya

PTPN IV Adolina, mengusir paksa petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) di Desa Damak Maliho, Kabupaten Deli Serdang. Pengusiran dilakukan oleh sekitar 35 Satuan Pengamanan Perkebunan dan dibantu oleh 70 aparat Dalmas Polres Deli Serdang dengan menggunakan Buldoser pada hari Selasa (29/1) kemarin. Akibat penggusuran tersebut 30 hektar lahan garapan petani rusak dan 7 petani […]

Continue reading...

Rangkaian Globay Day Action WSF 2008

SPI bersama elemen gerakan rakyat dan LSM di Indonesia mengadakan global Day Action WSF 2008. Aksi mengambil momentum protes terhadap UUPM yang baru disahkan pemerintah. UUPM merupakan salah satu representasi rezim neoliberal. Aksi massa dilakukan pada tanggal 26 Januari 2008 di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyuarakan pembatalan UUPM yang saat ini sedang di […]

Continue reading...