SBI Mengecam APINDO yang pro pasar dan anti buruh

Sepuluh tahun sudah reformasi berhembus, namun nasib buruh masih saja terombang-ambing. Pembebasan rakyat dari belenggu rezim otoriter Orde Baru ternyata hingga kini tidak pernah mampu melahirkan tatanan ekonomi politik yang berpihak kepada rakyatnya. Kegagalan negara untuk menegakkan hak-hak konstitusi rakyat atas pangan, pekerjaan dan penghidupan yang layak masih saja menjadi bualan di siang bolong. Hal […]

Continue reading...

Otonomi Desa dan Ancaman Kapitalisme Global

Munculnya tuntutan dari masyarakat adat untuk menjadikan masyarakat adat yang berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya serta muculnya kritikan terhadap penyeragaman bentuk desa model jawa telah menjadikan isu otonomi desa sebagai isu penting dalam agenda dan kebijakan sistem pemerintahan di Indonesia.

Continue reading...

SPI Wilayah Jogjakarta dideklarasikan

Sabtu (3/5), SPI wilayah Jogjakarta resmi dideklarasikan di Bantul, Jogjakarta. Pendeklarasian ini dilakukan sebelum acara Musyawarah Wilayah dilaksanakan. Tercatat tiga SPI cabang yang ikut serta mendeklarasikan SPI Wilayah Jogjakarta yakni SPI Cabang Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo. Struktur kepengurusan DPW Jogjakarta diisi oleh Lujianto sebagai ketua Badan Pengurus Wilayah. Sedangkan untuk perwakilan ke DPP, […]

Continue reading...

Memperingati May Day ribuan buruh turun ke jalan-jalan

Ribuan buruh turun ke jalan-jalan untuk memperingati hari buruh atau Mayday (1/5). Di Jakarta, aksi buruh dipusatkan di Istana Negara dan Gelora Bung Karno. dalam tuntutannya kaum buruh meminta SBY-Kalla menurunkan harga sembako, naikkan upah, hapus outsourcing dan sistem kerja kontrak, bangun industri nasional, dan laksanakan reforma agraria sejati. Aksi massa ini diikuti berbagai organisasi […]

Continue reading...

Pemanasan global mengancam pertanian

Ratusan anggota SPI Sumsel menghadiri dialog publik yang digelar dengan tema “Dampak Perubahan Iklim dan Pemanasan Global Terhadap Masa Depan Bumi dan Dunia Pertanian”. Dialog publik tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati hari bumi yang dipusatkan di Hotel Anida Palembang.

Continue reading...

HPP ideal untuk petani minimal Rp. 3320, kenaikan yang ditetapkan pemerintah tidak banyak membantu petani

Nilai ideal minimal untuk Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) adalah  Rp. 3320 per kilogram. Nilai ini didasarkan pada kebutuhan pokok rumah tangga petani, kenaikan ongkos produksi pertanian dan sarana produksi pertanian seperti pupuk dan obat-obatan. Serikat Petani Indonesia (SPI) menetapkan nilai ini berdasarkan standar hidup layak BPS yang mensyaratkan pemenuhan kebutuhan […]

Continue reading...

Petani Desa Kenconorejo, Wonorejo, Wonokerso dan Ponowareng Kabupaten Batang diteror tuan tanah dan aparat

Konflik tanah yang terjadi di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang sudah mencapai titik puncak. Petani setempat banyak mendapatkan ancaman dari oknum-oknum yang terlibat sengketa lahan, bahkan hingga melibatkan oknum aparat desa dan kepolisian. Menurut keterangan dari beberapa warga desa, dalam pengaduannya dikantor DPC SPI Kab Batang (11/5), saat ini para oknum tersebut sudah mulai […]

Continue reading...

Jalan Konstitusi Menjawab Krisis Bangsa

Penjajahan Kolonial selama lebih dari 3,5 abad yang pernah dialami Indonesia berakibat pada sistem perekonomian Indonesia terperangkap dalam sebuah struktur perekonomian yang berwatak kolonial. Struktur sosial-ekonomi Hindia Belanda ditandai oleh terbaginya masyarakat Indonesia atas tiga strata sebagai berikut. Pertama, kelas atas yang makmur diisi oleh bangsa Eropa. Kedua, lapis tengah yang menguasai perdagangan diisi oleh […]

Continue reading...

Deklarasi Nagari Organik di Situjua Gadang, Sumatera Barat

Pupuk kimia dan pestisida yang puluhan tahun lalu begitu didengung-dengungkan sebagai langkah bagus dunia pertanian, kini justru terbukti membuat areal pertanian rusak. Hal tersebut dikatakan Anggota Majelis Nasional Petani (MNP) Serikat Petani Indonesia (SPI), Sago Indra ketika mendeklarasikan Nagari Organik di Situjua Gadang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (20/4).

Continue reading...

Indonesia harus melakukan pembaruan agraria untuk meningkatkan kesejahteraan petani

Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum mempunyai keinginan untuk melakukan pembaruan agraria untuk kemakmuran rakyat. Hal ini yang membuat Indonesia terjerumus kedalam krisis pangan dan bencana kelaparan. Hal itu ditegaskan Ketua DPP Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih setelah mengukuhkan pengurus baru DPW SPI Jambi di Jambi, Rabu (9/4).

Continue reading...

Kriminalisasi terhadap perjuangan petani di Ujung Kulon terus terjadi

Dua petani Ujung Kulon ditangkap dengan tuduhan perambahan hutan dan pengerusakan wilayah Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Penangkapan dilakukan pada hari sabtu (5/4) pada pukul 01.00 dinihari lalu. Petani yang ditangkap masing-masing adalah Suhendi (37) warga Legon Pakis dan Walma (32) warga Tanjung Lame, Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang.

Continue reading...

Pernyataan Sikap SPI Wilayah Banten Terhadap Penangkapan Petani Ujung kulon

Kelahiran Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, adalah manifestasi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dan merupakan cerminan dari adanya upaya dari pendiri negara (founding fathers) Republik Indonesia saat itu untuk menata kembali ketimpangan struktur agraria yang lebih adil sebagai akibat dari sistem corak produksi kolonialisme dan feodalisme. Oleh karena itu bagi rakyat, […]

Continue reading...

Pemerintah Didikte Perusahaan Asing

Carut marutnya kebijakan pemerintah atas penguasaan kekayaan alam menjadi semakin kusut dengan munculnya PP No.2 Tahun 2008 yang mengijinkan penggunaan hutan lindung untuk usaha pertambangan. Penegasian antara satu regulasi dengan regulasi lainnya telah semakin memperjelas ketumpang tindihan kebijakan pemerintah. Parahnya, di dalam ketumpang tindihan tersebut, ekonomi rakyat semakin terpinggirkan akibat absennya kebijakan pemerintah yang menegaskan […]

Continue reading...

Pernyataan Sikap Gerak Lawan Atas Putusan Judicial Review UU Penanaman Modal

Salam Demokrasi Selasa, 25 Maret lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah membacakan putusan atas permohonan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, dari keseluruhan gugatan, hanya Pasal 22 (tentang insentif hak penguasaan tanah/ HGU, HGB dan Hak Pakai) yang dianulir. Selebihnya, Majelis Hakim menganggap tetap konstitusional.

Continue reading...