Perjuangan Pembaruan Agraria dan Membangun Kehidupan di Desa Rhee, Sumbawa, NTB

SUMBAWA. “Peasants Struggle People Victory, perjuangan petani kecil kemenangan rakyat”. Slogan dari La Via Campesina (gerakan petani internasional) dimana Serikat Petani Indonesia (SPI) bernaung ini adalah dasar dari perjuangan pembaruan agraria setiap petani kader SPI dimana pun mereka berada. Hal inilah yang terjadi di Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Perjuangan pembaruan agraria oleh petani SPI mampu membawa kehidupan bagi masyarakat sekitarnya, bukan petani saja.

Perjuangan pembaruan agraria di Desa Rhee sebenarnya dimulai sejak tahun 1990-an, namun sama seperti gerakan-gerakan masyarakat sipil lainnya, gerakan ini muncul ke permukaan sejak jatuhnya orde baru di 1998.

Perjuangan petani SPI di Desa Rhee berlatangbelakang ketidakadilan agraria, lahan seluas 79 hektar yang dimiliki oleh petani “ditukargulingkan” oleh oknum pemerintahan daerah (pemda).

Burhanuddin H. A. M, salah seorang petani SPI dan penggerak gerakan petani di NTB memaparkan, pada sekitar tahun 1999, pemda setempat mengumpulkan bukti kepemilikan lahan seluas 79 hektar milik 67 KK petani. Para petani diiming-imingi akan dicetak sawah baru. Namun yang terjadi oknum pemda justru menyerahkan bukti tersebut dan menjualnya ke perusahaan, PT. Multimina Mertasari.

“Saya kemudian bersama beberapa rekan-rekan mengorganisir rekan petani disini, dan memutuskan melakukan perlawanan atas ketidakadilan ini,” kata Burhanuddin (31/01).

Burhanuddin melanjutkan, perjuangan ini akhirnya melahirkan Serikat Petani Rhee di tahun 1999.

“Kami sadar kalau perjuangan ini butuh dukungan, kami selanjutnya melakukan konsolidasi dengan teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam FKMM (Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram),” terangnya.

“Pertemuan dengan FKMM ini menjembatani konsolidasi dengan petani-petani lain se-NTB, akhirnya terbentuklah Serikat Tani NTB (Serta-NTB) di 1999 yang terdiri atas petani dari beberapa kabupten yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Tengah, Sumbawa,” lanjut Burhan.

Burhanuddin meneruskan, sekitar tahun 2000 ia dan lima orang rekannya sempat merasakan dinginnya sel penjara.

“Ketika berada di lahan kami ditangkap lalu dijebloskan ke penjara selama 12 hari,” kenang Burhanuddin.

Meski dikriminalisasi, namun perjuangan mempertahankan lahan tak pernah surut. Burhanuddin dan rekannya terus melakukan reklaiming, membangun bangunan semi permanen, balai pertemuan, dan memagari lahan seluas 79 hektar tersebut.

Foto: Burhanuddin H. A. M, penggerak petani SPI di NTB

“Sekitar tahun 2003, Serta-NTB bergabung dengan SPI yang pada saat itu masih berbentuk federasi. Kami sadar kalau perjuangan akan semakin solid kalau semakin banyak yang mendukung,” tutur Burhanuddin.

Burhanuddin kembali melanjutkan, langkah selanjutnya dari perjuangan adalah melakukan lobi dan audiensi dengan berbagai pihak, DPRD, DPR-RI, BPN (Badan Pertanahan Nasional), dan lainnya.

“Alhamdulillah pada tahun 2012 saya dipercaya menjadi Kepala Desa disana,” ungkap Burhanuddin.

“Perusahaan pun melunak, kami ditawari lahan seluas 29 hektar secara cuma-cuma, tapi tidak terima, karena hak kami itu 79 hektar,” ungkap Burhanuddin lagi.

Burhanuddin melanjutkan, setelah diangkat menjadi kepala desa, ia juga dipercaya menjadi Ketua Forum Komite Kecamatan. Pendidikan adalah hal mendasar bagi masa depan, oleh karena itu bersama warganya, ia pun berinisiatif membuat sekolah.

“Kami nego ke pemda agar mereka yang  menyiapkan dana, biar lahan yang disiapkan oleh petani,” imbuhnya.

Akhirnya, dengan didukung oleh petani dan warganya, Burhanuddin pun membangun sekolah dasar di atas lahan yang jadi bagian dari lahan yang diperjuangkan seluas 79 hektar tersebut.

Tidak berhenti disini, Burhanuddin yang didukung penuh warganya akhirnya setahun yang lalu berhasil membangun Sekolah Menengah Atas (SMA) pertama di Desa Rhee.

“Kami berani, karena lahan seluas 79 hektar ini adalah lahan yang terindikasi terlantar yang laporannya kami dapat langsung dari pihak BPN. Pak Bupati langsung turun kemari,” tegas Burhanuddin.

“Selama ini tingkat putus sekolah di desa kami cukup tinggi, setelah SMP jarang yang melanjutkan ke SMA, karena dulu SMA terdekat dari sini itu jaraknya 17 Km. Jadi banyak yang putus sekolah dan pergi ke luar negeri jadi TKW (tenaga kerja wanita),” papar Burhanuddin.

Burhanuddin menambahkan, sisa lahan 79 hektar tersebut rencananya akan diperuntukkan fasilitas umum lainnya di desa.