Petani Sedunia Tolak Pertemuan IMF – Bank Dunia di Bali, Oktober 2018

Aksi Tolak IMF - Bank Dunia, Jakarta 2007

Aksi Tolak IMF – Bank Dunia, Jakarta 2007

JAKARTA. La Via Campesina (organisasi petani internasional) memanggil anggotanya, gerakan sosial dan organisasi masyarakat sipil di dunia untuk berkumpul dan bergerak bersama-sama membangun aksi menolak Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) yang akan mengadakan “Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 “di Bali-Indonesia pada 8-14 Oktober 2018.

Dibuat pada tahun 1944, tujuan yang dicanangkan lembaga-lembaga tersebut adalah untuk mengurangi kemiskinan. Namun, mereka ternyata melayani kepentingan para kontributor utama mereka dan mereka telah menerapkan agenda neoliberalisme, yang merupakan fundamentalisme pasar (berorientasi pasar), privatisasi dan deregulasi di seluruh dunia. Pinjaman yang mereka berikan (ke negara-negara) diberikan dengan persyaratan yang sangat ketat yakni harus membuka pasar selebar-lebarnya dan membongkar semua jenis kebijakan nasional. Dengan demikian, mereka telah bertindak sebagai penjajah ekonomi global. Alih-alih mengurangi kemiskinan, seperti yang dijanjikan dalam programnya, mereka meminggirkan dan mengusir petani dari tanah pertanian mereka. Selain itu, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional adalah lembaga yang benar-benar terdiskreditkan dan tidak demokratis di mana pengambilan keputusan berbasiskan sistem one dollar one vote (dihitung berdasarkan kekayaan, semakin kaya seseorang maka suaranya akan semakin banyak) meminggirkan negara-negara Selatan.

IMF dalam kebijakan perlindungannya bersandar pada liberalisasi, privatisasi dan deregulasi yang menghasilkan degradasi kedaulatan negara, sehingga negara tidak dapat memainkan perannya dalam melaksanakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sektor-sektor vital yang mengendalikan kehidupan banyak orang diserahkan kepada sektor swasta sehingga mekanisme atau waktu pembayaran utang dapat berjalan dengan lancar. Akibatnya, kesejahteraan kaum tani terabaikan dan menjadi sasaran utama kemiskinan. Dampak ini dapat terlihat dengan jelas ketika penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Indonesia dan IMF pada tahun 1997, yang menyebabkan melemahnya BULOG (National Public Stock Holding) yang menyebabkan Indonesia mulai mengimpor pangan dalam skala besar, terutama beras. Kebijakan ini kemudian melekat dengan Perjanjian Pertanian WTO, baik tentang liberalisasi pasar dan kepemilikan saham publik. Oleh karena itu IMF dan WTO serta FTA (perjanjian perdagangan bebas) saling terhubung satu sama lain dalam hal agenda neoliberalisme. Saat ini, IMF terus mempromosikan liberalisasi pasar dan privatisasi dengan forum internasional lainnya ke negara-negara berkembang, meskipun tidak ada negara “yang dikuasai oleh IMF” berhasil keluar dari krisisnya. Itu sebabnya ada demonstrasi massa melawan IMF di tengah pertemuan G20 di Argentina Juli 2018, setelah pemerintah Argentina mendapat utang baru dari IMF. Selain itu, Yunani saat ini juga menjadi “pasien” dari IMF.

Bank Dunia sebagai lembaga pendanaan pembangunan dunia, mengimplementasikan berbagai model proyek mega yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di mana hal ini mempengaruhi perampasan tanah yang merajalela, kriminalisasi terhadap petani dan penggusuran rumah petani di berbagai belahan dunia, seperti Indonesia, India, Srilanka, Bangladesh, Thailand, Filipina dan Brasil. Pada periode 2001 hingga 2010, karena investasi skala besar yang didorong oleh Bank Dunia di sektor pertanian, terutama di negara-negara Afrika dan Asia, terjadi perampasan tanah yang melibatkan sekitar 203 juta hektar lahan. Secara khusus, Bank Dunia menginfiltrasi sektor agraria dan pertanian dengan menyediakan model reforma agraria yang dianggap mendukung ekonomi sektor pertanian melalui proyek yang disebut Program Percepatan Reformasi Agraria (One Map Project). Konsep ini tidak lain adalah reforma agraria berbasis pasar yang tidak menekankan redistribusi tanah dengan cara yang adil, kontrol atas tanah petani dan manajemen berbasis keluarga, tetapi hanya menekankan masalah monetisasi lahan, yang berdampak pada kontrol individu dan memfasilitasi infiltrasi modal. Aktualisasi ini dapat dilihat dari pelaksanaan One Map Project di Indonesia dan di semua negara berkembang dari tahun 2000 hingga sekarang, di mana program hanya berfokus pada distribusi sertifikat tanah tanpa menyelesaikan konflik agraria yang sedang berlangsung dan tanpa memberikan ukuran yang sama untuk kontrol lahan. Semua ini hanya untuk menciptakan pasar tanah atau bank tanah untuk perkebunan besar, infrastruktur, pabrik, bendungan, irigasi, dll.

Bank Dunia juga mendorong negara-negara selatan dengan “perangkap utang” Bank Dunia untuk membuat dan menerapkan privatisasi dalam layanan sektor publik, seperti kesehatan, pendidikan, bendungan, pengelolaan air, hutan dan perkebunan, di mana perusahaan mengambil keuntungan besar. Sementara di sisi lain, perubahan iklim yang ekstrim sudah terjadi dengan bencana alam yang mengerikan, banjir dan musim kemarau yang keras, yang juga menghasilkan krisis pangan, selain itu ada penggusuran, perampasan tanah, kriminalisasi, konflik agraria, kelaparan dan kemiskinan sebagai akibat dari privatisasi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain bentuk-bentuk penindasan melalui pembangunan infrastruktur, Bank Dunia memperluas kegiatannya di bidang mitigasi perubahan iklim. Ini diimplementasikan dalam Program Investasi Hutan (FIP) di bawah REDD (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan). Program ini adalah kumpulan dana dalam Bank Dunia untuk menyediakan dana bagi negara-negara berkembang yang memiliki hutan. Tercatat hingga 2010, dana yang dikumpulkan sebesar 577 juta USD. Sekilas program ini adalah program yang positif tetapi sebenarnya memiliki dampak negatif pada masyarakat, terutama bagi petani dan masyarakat adat. Program ini melegalkan perampasan tanah di lahan petani atas nama konservasi lahan dan melegalkan kemitraan kepada perusahaan untuk dapat mengelola konservasi hutan. Indonesia sendiri pada tahun 2016 menerima dana dari program FIP sebesar 17,5 juta USD.

Karena bentuk nyata penindasan dengan berbagai wajah Bank Dunia dan IMF ini, kami mengundang semua gerakan sosial dan organisasi masyarakat sipil untuk turun ke jalan untuk melakukan perjuangan melawan rezim neoliberalisme dan membangun dunia alternatif di luar bank-bank (world beyond banks) di Bali pada 8-14 Oktober 2018. Dengan seruan ini, kami berharap kita dapat bergerak bersama untuk menunjukkan kekuatan rakyat demi menegakkan kedaulatan pangan dan keadilan sosial.

Sudahi Bank Dunia!
Akhiri IMF!
Tegakkan Kedaulatan Pangan dan Keadilan Sosial Sekarang!

 

Diterjemahkan dari : https://viacampesina.org/en/peasant-struggles-against-neo-liberalism-to-realize-a-world-beyond-the-banks/

Speak Your Mind

*