Program Reforma Agraria Harus Berada Langsung Di Bawah Komando Presiden

HTN_SPI_Jakarta_3

JAKARTA. Presiden Joko Widodo harus segera membentuk badan penyelenggara reforma agraria yang kuat dari tingkat pusat sampai bawah yang komandonya langsung di bawah presiden. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih dalam puncak peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2017 di Jakarta, kemarin (27/09).

Henry menyampaikan, dalam aksi memperingati HTN 2017 kali ini, massa petani ingin mengingatkan Presiden Jokowi bahwa program reforma agraria yang telah dijanjikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dan nawacita adalah program yang luar biasa. Karena isinya adalah membagikan tanah 9 juta hektar, dan 12,7 juta hektar lahan kehutanan.

“Ini adalah hal yang luar biasa, karena sejak merdeka Indonesia sama sekali belum pernah melakukan reforma agraria yang demikian besarnya,” tutur Henry.

“Kita ingatkan sekali lagi kalau reforma agraria ini adalah hal luar biasa, jangan dianggap hal biasa-biasa saja,” sambungnya.

Ketua Umum SPI berorasi dalam puncak peringatan Hari Tani Nasional ke-57 di Jakarta (27/09/2017)

Ketua Umum SPI berorasi dalam puncak peringatan Hari Tani Nasional ke-57 di Jakarta (27/09/2017)

Oleh karena itu, Henry menegaskan, untuk melakukan kerja yang luar biasa ini harus dibarengi dengan organisasi dan orang-orang yang luar biasa juga. Kalau Presiden Jokowi sudah memberikan perhatian yang luar biasa pada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan sebagainya, maka energi, dana, organisasi dan orang-orang yang mengerjakan reforma agraria juga harus yang luar biasa.

“Ini sekarang tidak, reforma agraria seolah-olah hanya sertifikasi tanah, itu bukan reforma agraria, melainkan hanya memberikan dasar hukum kepada tanah yang sudah dikuasai rakyat,” tegasnya.

Henry menyatakan, dengan aksi yang diikuti oleh ribuan massa petani ini, ingin mendesak Presiden Jokowi untuk membentuk satu badan reforma agraria yang kuat, dan landasan hukum yang kuat untuk melaksanakannya. Hal ini agar tanah yang menjadi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) itu jelas dan peruntukannya untuk rakyat kecil.

HTN_SPI_Jakarta_4

Puncak aksi Hari Tani Nasional (HTN) 2017 di Jakarta

“Karena sampai sekarang tanah yang disebutkan itu tidak ada berada di Pulau Jawa, semuanya di luar Pulau Jawa. Padahal mayoritas petani tak bertanah, 60% petani Indonesia yang hanya punya tanah di bawah 0,3 hektar itu berada di Pulau Jawa. Karena itu, Presiden harus keluarkan kebijakan yang menetapkan kalau kawasan untuk reforma agraria berada di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa”, paparnya.

Henry menambahkan, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, pelaksanaan reforma agraria lambat. Untuk itu selama dua tahun ke depan, di sisa pemerintahan Jokowi-JK, program reforma agraria harus dimaksimalkan, agar tidak jadi program yang mangkrak.

“Pemerintah juga harus segera menyelesaikan konflik-konflik agraria yang banyak di pedesaan, yang makin meningkat, dimana perusahaan-perusahaan besar menyerobot lahan-lahan rakyat untuk perkebunan, areal wisata, dan real estate,” tambahnya.

Puncak aksi Hari Tani Nasional (HTN) 2017 di Jakarta

Puncak aksi Hari Tani Nasional (HTN) 2017 di Jakarta

“Ini adalah janji Presiden Jokowi, dan kita akan datang lagi, melakukan aksi dengan massa lebih besar, kalau belum ditepati juga,” tutupnya.

Sementara itu, aksi puncak peringatan Hari Tani Nasional ke-57 kali ini diikuti oleh 60-an ormas dan lembaga di bawah panitia bersama Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA).

Silahkan juga lihat videonya di sini:

Speak Your Mind

*