SPI Hadiri Kongres Internasional Hak Asasi Petani di Jerman

Foto oleh: Hannes Jung

Ketua Umum SPI Henry Saragih | Foto oleh: Hannes Jung

JERMAN. Serikat Petani Indonesia (SPI) menghadiri acara “Kongres Internasional Hak Asasi Petani. Acara ini dilaksanakan atas kerja sama ECVC (Koordinasi La Via Campesina-LVC Eropa), FIAN dan BESH (organisasi petani di jerman selatan) yang sekaligus menjadi tuan rumah Kongres. Peserta kongres berasal dari organisasi petani anggota LVC (Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Latin), lembaga, akademisi, mahasiswa, dan utusan pemerintah Jerman.

Fokus kongres untuk melihat dan mengelaborasi masalah terkini yang dihadapi oleh petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan. Massifnya perampasan tanah petani yang terjadi di semua wilayah di dunia seperti Asia, Afrika juga tentunya Amerika Latin. Kondisi tersebut semakin mempersempit akses petani terhadap lahan. Di Asia, 300.000 orang bunuh diri di India dalam rentang waktu 20 tahun ke belakang; hal ini berbanding terbalik dengan penguasaan lahan milik korporasi. Indonesia, jutaan hektar tanah dikuasai 10 perusahaan besar transnasional dan ini dilakukan dengan merampas lahan petani.

Permasalahan pangan, benih dan keanekargaman hayati juga mendapat perhatian serius dalam Kongres. Benih menjadi suatu hal yang krusial, perusahaan transnasional (Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer dll) semakin intens dalam pemasaran maupun pengembangan benih GMO (hasil rekayasa genetika) terutama benih hibrida. Fase ini jelas bertentangan dengan platform kedaulatan pangan yang menempatkan petani sebagai pelaku utama produsen pangan. Intinya, masalah pangan dan benih secara global dikuasasi untuk kepentingan korporasi. Banyak Negara di Asia, Eropa dan Amerika menjadi tempat pengembangan tekonologi benih. Selain itu, perampasan benih lokal juga tejadi seperti di Turki oleh korporasi, bahkan di Irak pasca invasi Amerika dibangun pusat pengembangan benih terminator (GMO’s).

Masalah pedesaan lainnya seperti kemiskinan, kelaparan, urbanisasi, kekerasan berbasis gender menjadi warna sosial di semua wilayah pedesaan di berbagai belahan dunia.

Dalam acara ini, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menjadi keynote speaker dan Jean Ari selaku Sekretaris Wilayah SPI Sumatera Utara mendapat tempat menjadi pembicara mewakili pemuda.

Jean Ari, Sekretaris Wilayah SPI Sumatera Utara | Foto oleh: Hannes Jung

Jean Ari, Sekretaris Wilayah SPI Sumatera Utara | Foto oleh: Hannes Jung

Henry Saragih menjelaskan, masalah yang dihadapi petani dan orang yang bekerja di desa dalam kurun waktu 40 tahun ke belakang bukan semakin membaik, bahkan semakin memburuk.

“Oleh karena itu, di Indonesia sejak tahun 2001 kita sudah mulai merumuskan Hak Asasi Petani (HAP) dan sudah dideklarasikan PBB dan terus bergerak menuju penetapan menjadi instrument global,” kata Henry.

Henry melanjutkan, HAP merupakan rumusan dari semua aspek hak-hak petani yang harus diperhatikan dan dipenuhi dan ini dirumuskan sendiri oleh petani dan yang bekerja di akar rumput. Kemudian akses untuk lahan, benih, dan kehidupan yang layak menjadi poin utamanya.

“Oleh karena itu, negara-negara Eropa harus memastikan bahwa pemerintahnya mendukung HAP dalam prosesnya di PBB,” tegas Henry.

Henry menambahkan, jika kemudian HAP instrumen di PBB, maka HAP akan menjadi guideline bagi semua negara anggota PBB untuk mengakomodir hak-hak petani di tingkat nasional dan PBB wajib melakukan evaluasi negara anggotanya setiap tahun.

Sepanjang kongres berjalan, dukungan dari berbagai pihak agar HAP secepatnya menjadi instrumen di PBB mengalir deras. Utusan pemerintah, akademisi maupun berbagai lembaga dan organisasi yang bekerja untuk pengembangan wilayah pedesaan menyatakan dukungannya terhadap HAP.

Kongres sendiri dilaksanakan pada 7-10 Maret 2017 di Shcwabisch Hall, Frankfurt, Jerman.

Speak Your Mind

*