Aksi Tolak APEC dan WTO di Kementerian Keuangan

[nggallery id=59]

JAKARTA. Bertempat di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) (08/10), Serikat Petani Indonesia (SPI) yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan) melakukan aksi damai menolak penyelenggaran KTT APEC yang berlangsung 1-8 September 2013 di Nusa Dua, Bali.

Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI Achmad Ya’kub dalam aksi ini menyampaikan agenda KTT APEC ini akan semakin menjerumuskan pertanian Indonesia menuju kehancuran.

“Disinilah dibahas mengenai pembukaan pasar melalui pelarangan tindakan proteksi dan maksimalisasi kerjasama ekonomi regional (Free Trade Agreement) serta mekanisme perdagangan multilateral di WTO. WTO yang saat ini sudah mati (suri), justru ingin dibangkitkan lagi. Seharusnya pemerintah memproteksi pasar lokal dan membangun kedaulatan pangan dalam negeri. Ini justru sebaliknya,” papar Ya’kub.

Dani Setiawan dari Koalisi Anti Utang (KAU) menilai, liberalisasi investasi dan perdagangan dalam kerangka Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) hanyalah akal-akalan pemerintah guna mendapatkan dana segar untuk mengatasi defisit neraca transaksi berjalan.

“Tidak ditemukan alasan konsitusional untuk mendorong liberalisasi, APEC hanyalah motif utama pemerintahan SBY untuk mengatasi krisis, mendapatkan dana baru, pinjaman baru, untuk mengatasi defisit. Kebutuhan utang dari luar negeri dibungkus dalam proyek-proyek ekonomi,” tutur Dani.

Dani menegaskan dengan adanya liberalisasi investasi itu, pemerintah berharap mampu menutupi defisit APBN melalui dana baru dari asing atau penerbitan surat berharga. Sayangnya, liberalisasi investasi itu disebutnya juga berpotensi menggadaikan sektor ekonomi penting dan memperkokoh langkah asing untuk semakin mendominasi sektor ekonomi Indonesia.

Speak Your Mind

*